Tag Archives: Bappeda

Kota Jantho (Kamis, 06/07/2023) – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rahmawati,S.Pd, mengatakan jika Pemkab. Aceh Besar siap mempertahankan Anugerah Kota Layak Anak (KLA) tingkat madya yang pernah diraih pada tahun 2022 yang lalu. Menurut Rahmawati, hakikatnya tahun ini Pemkab. Aceh Besar menargetkan peningkatan peraihan anugerah menuju nindya, namun karena beberapa syarat sedang dipersiapkan maka …

Aceh Besar (Jumat, 23/06/2023) – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan finalisasi Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang bertujuan untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan yang akan menentukan kebijakan umum APBD dan prioritas pagu anggaran sementara Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung selama 5 (lima) hari di Aula Dekranasda Aceh Besar, Kecamatan Ingin …

Aceh Besar (Kamis, 15/06/2023) – Isu disabilitas bukanlah isu baru di Indonesia. Meskipun harus diakui, banyak orang termasuk di kalangan pemerintah belum begitu memahami mengapa sekmen disabilitas ini penting untuk di arus utamakan ke dalam banyak aspek pembangunan. Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati,S.Pd saat mengisi materi Workshop Lintas Sektoral untuk Pembangunan Inklusif Disabilitas di Aula Dekranasda Kabupaten …

Kota Jantho (Rabu, 31/05/2023) – Bappeda Kabupaten Aceh Besar menyelenggarakan desk verifikasi rancangan akhir (Rankhir) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, yang dilaksanakan di Aula Bappeda Aceh Besar Kota Jantho. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, termasuk dari 23 kecamatan. Pertemuan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari di mulai pada tanggal …

Kota Jantho (Kamis, 16/02/2023) – Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas nasional yang menargetkan turun menjadi nol persen pada tahun 2024. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka Bappeda Kabupaten Aceh Besar bersama TKPK dan sejumlah Perangkat Daerah terkait melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). …

Aceh Besar (Senin, 12/12/2022) – Memasuki era society 5.0 yang merupakan sebuah konsep masyarakat berbasis teknologi untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, maka teknologi digital mulai menjadi trend untuk dimanfaatkan sebagai wadah layanan pembangunan manusia melalui Virtual Reality (VR). Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah …

Kota Jantho (Kamis, 01/12/2022) – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Bappeda Kabupaten Aceh Besar melaksanakan Pelatihan Tim Penilai Internal (TPI) dalam rangka persiapan penilaian penyelenggaraan evaluasi statistik sektoral. Pertemuan ini dilaksanakan di Aula Bappeda Aceh Besar Kota Jantho yang dihadiri oleh Unsur BPS beserta Perangkat Daerah terkait untuk persiapan menguji dan mengevaluasi ketersediaan data statistik sektoral. Kabid. Penelitian, Pengendalian dan …

Laporan inovasi daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 menyajikan pengembangan inovasi yang telah diuji coba dan telah diterapkan sampai dengan tahun 2022 meliputi : Pengembangan Perencanaan Kawasan Pariwisata Baru; PEKAT (Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat); PRO-ABES (Program Aceh Besar Sejahtera); SPT (Sekolah Sistem Pendidikan Terpadu); Program Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu; dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dalam Sertifikasi dan …

Aceh Besar (Rabu, 02/11/2022) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Aceh berkolaborasi dengan Bappeda Kabupaten Aceh Besar menggelar Rapat Kerja Sinergisitas Program Alternative Development yang diselenggarakan di Gedung Dekranasda Kabupaten Aceh Besar yang terletak di Kecamatan Ingin Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas pelarangan penanaman dan budidaya tanaman ganja, termasuk jenis narkotika lainnya yang berdampak sangat buruk bagi kesehatan dan …

I. LATAR BELAKANG Pelimpahan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang kemudian diikuti oleh penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang yang berlaku, menjadi suatu keniscayaan dikarenakan salah satu konsekuensi dari pelimpahan kewenangan adalah bahwa daerah diharapkan mampu membiayai kegiatan administrasi pemerintahan dan …