Tag Archives: Regulasi

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun regulasi sebelumnya tercatat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri …

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 merupakan bagian dari penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Besar Periode Tahun 2023-2026 serta prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024. Hal ini berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta arahan …

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis daerah yang telah ditetapkan. RKPD tersebut telah disusun secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholder perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar. Selain …

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 22). Peraturan ini disusun dalam rangka untuk mempercepat pelayanan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar melalui penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif, inovatif, terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi yang dapat meningkatkan daya saing.

Kota Jantho (Rabu, 04/10/2023) – Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Aceh Besar, diperlukan berbagai pengembangan, kreasi, dan pembaharuan berbasis inovasi dalam setiap bidang urusan pemerintahan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melaksanakan agenda pertemuan untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini berlokasi di Aula Kantor …

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Besar periode 2023-2026 serta prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024. Dalam proses penyusunan RKPD ini juga berpedoman pada hasil evaluasi dari pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2022 dan juga berdasarkan hasil evaluasi serta capaian target RPD Kabupaten …

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023–2026 merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah yang memiliki tugas dalam jangka waktu periode Tahun 2023-2026 berdasarkan penjabaran arah kebijakan RPJPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 sebagai acuan untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, KUA-PPAS dan Rencana APBD Kabupaten Aceh Besar selama …

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021, merupakan perubahan dokumen perencanaan tahun ke 4 (empat) dari periode RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022. Berbagai pendekatan perencanaan tersebut diperkuat dengan menerapkan pendekatan penganggaran berbasis money follows program melalui penganggaran berbasis kinerja. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan …