INFO RPJMD

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis yang melibatkan berbagai pihak untuk menentukan kebijakan dan tindakan ke depan demi kemajuan daerah, melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dasar hukum perencanaan pembangunan daerah meliputi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan …

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun regulasi sebelumnya tercatat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri …

Manual Book Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) memuat tatacara penggunaan aplikasi SIPD-RI sesuai dengan kewenangan tugas Pemerintahan Daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah Periode Tahun 2023-2026.

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Sehubungan dengan Surat Sekretariat Daerah Nomor 050/4373/2021 Tanggal 23 Desember 2021 perihal Permintaan Rancangan Awal Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, terlampir diatas kami publikasikan kerangka penyusunan (outline) Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.