RKPD KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023

RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Aceh Besar Periode Tahun 2023-2026. Berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta arahan operasionalnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam proses penyusunannya, dokumen RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 juga berpedoman pada hasil evaluasi dari pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 dan 2022 serta hasil evaluasi capaian target RPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026. Substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kerangka pendanaannya yang juga mengacu Rencana Strategis OPD. Disamping itu, kedudukan RKPD dalam sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2023. Oleh karena itu, Kepala Daerah dan DPRD dapat menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA-APBD) dan menentukan prioritas pembangunan serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan atas dokumen RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023. Dokumen ini juga memuat program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja dalam tahun rencana. Proses penyusunan RKPK disusun secara paralel dan sifatnya saling memberikan masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.