Bappeda Kabupaten Aceh Besar Perencanaan
Kota Jantho (Rabu, 13/12/2023) – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto,S.STP,MM membuka langsung Acara Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang berlangsung di Aula Meuligoe Bupati Aceh Besar, Kota Jantho. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Aceh Besar, Kepala Bappeda Provinsi Aceh, Para Asisten, Tokoh Masyarakat, Akademisi, dan Kepala Perangkat Daerah beserta Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Dalam pembukaannya, Muhammad Iswanto menyampaikan dokumen RPJPD Aceh Besar Tahun 2025-2045 sangat penting untuk dibahas bersama, sesuai dengan amanat permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Menurutnya, pertemuan ini merupakan langkah awal untuk memberikan saran dan masukan agar penyempurnaan rancangan awal RPJPD tersebut dapat berjalan lancar dan menjawab permasalahan dan isu strategis daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. “Dokumen ini (RPJPD) sangat penting bagi Aceh Besar, mengingat teknokratik RPJMD juga akan disusun pada tahun 2024 mendatang, yang memuat strategi dan kebijakan baru“ jelasnya.
Selanjutnya, Iswanto menghimbau agar hasil dari konsultasi publik RPJPD ini benar-benar memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sinergisitas visi Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, sehingga akan menjadi tolok ukur suksesnya penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Aceh T.Ahmad Dadek,SH,MH menjelaskan setiap kabupaten/kota di Aceh memiliki permasalahan dan isu strategis yang beragam, namun perlu penyesuaian dan mensinergiskan dengan RPJPD Aceh Tahun 2025-2045, yang merupakan perencanaan pembangunan jangka panjang Aceh, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Aceh untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Menurutnya, ada beberapa isu aktual di Aceh yang sangat perlu ditangani, diantaranya peningkatan SDM (Sumberdaya Manusia), infrastruktur pelayanan publik, pengamalan syariat islam, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, serta digitalisasi sistem pemerintahan.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati,S.Pd yang juga menjadi moderator pada acara ini menambahkan perumusan visi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045 didasarkan pada masalah utama dan isu strategis pembangunan yang meliputi pertumbuhan ekonomi, sumberdaya manusia, kemiskinan, infrastruktur terintegrasi, dan tata kelola pemerintahan. “Atas dasar tantangan dan kesejahteraan masyarakat maka kita tetapkan Visi Aceh Besar Tahun 2025-2045, yaitu ‘KABUPATEN ACEH BESAR MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN’“ ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini juga mengundang 2 (dua) orang narasumber dari akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), yakni Prof.Dr.Ir.Hairul Basri,M.Sc dan Dr.Muhammad Abrar,S.E,M.Si yang menerangkan pentingnya pemahaman terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama RPJPD Aceh Besar Tahun 2025-2045. Menurut keduanya, dokumen perencanaan tidak boleh disusun asal jadi, tetapi harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjalankan roda pemerintahan. Dokumen RPJPD merupakan komitmen/kesepakatan sekaligus mimpi bersama terhadap arah pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
Rancangan awal RPJPD Aceh Besar ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan, yang meliputi keterpaduan, keserasian, keselarasan, kesinambungan, keterbukaan, keberlanjutan, keberdayagunaan, kemitraan, keadilan, akuntabilitas, terintegrasi, dan partisipatif.
