Bappeda Kabupaten Aceh Besar Perencanaan
Kota Jantho (Senin, 26/02/2024) – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto,S.STP,MM membuka secara langsung Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 di Aula Meuligoe Bupati Aceh Besar, Kota Jantho. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebelum diselenggarakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Adapun maksud diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik ini adalah untuk menyampaikan program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2025 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang arah dan kebijakan pembangunan pada tahun 2025. Turut hadir dalam kegiatan ini Pj Bupati Aceh Besar beserta Sekretaris Daerah, Ketua DPRK beserta jajaran, Para Asisten Setdakab, Para Kepala Perangkat Daerah, Akademisi, Stakeholder, Kepala Lembaga, dan Para Camat beserta Tokoh Masyarakat di Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Dalam arahannya, Muhammad Iswanto menyampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, agar apa yang diamanatkan kepada kita (Pemerintah Kabupaten Aceh Besar) untuk ditindaklanjuti dalam rangka melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Oleh karenanya, ia sangat berharap agar seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dapat bekerja keras untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menunjukkan Aceh Besar memperoleh poin sangat tinggi (berkinerja sangat baik), sehingga saya menekankan agar kita senantiasa saling membantu dan memperkuat kerjasama dalam menyelenggarakan pemerintahan ini” ujarnya.
Menurut Iswanto, ada 4 (empat) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang, antara lain :
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang berdaya saing;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan; dan
- Reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali,S.Pd,M.Si dalam sambutannya menyarankan agar eksekutif dan legislatif beserta stakeholder untuk selalu berkolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, Aceh Besar selama ini telah mengalami banyak rintangan berat, namun segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama yang solid dari semua pihak, apalagi tahun 2024 ini merupakan tahun peralihan kepala daerah yang akan berlanjut pada periode 2025-2030.
Pada kesempatan ini juga, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Besar Rahmawati,S.Pd,M.Si mengharapkan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tersebut dapat menjadi media pembentukan komitmen untuk penyelenggaraan pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 mendatang adalah pengembangan infrastruktur strategis sesuai potensi wilayah dan penataan birokrasi yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yaitu “Memantapkan Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Pengembangan Kawasan Unggulan Berkelanjutan”.
Rangkaian kegiatan ini ditutup oleh penyampaian materi dari akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Dr.Muhammad Abrar,SE,M.Si sekaligus diskusi terkait Skenario Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025. Akademisi USK tersebut menjelaskan berbagai rencana alternatif pembangunan yang merupakan serangkaian langkah atau tindakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diprioritaskan. Skenario tersebut mencakup berbagai indikator/tolok ukur aspek pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan pembangunan keberlanjutan.
