Kota Jantho (Rabu, 17/05/2023) – Angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 turun sebesar 0,67 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan itu sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada penutup tahun 2022. Dalam data itu disebutkan, angka kemiskinan Aceh Besar pada 2021 secara umum berada pada angka 14,05 persen dan kemiskinan ekstrem berada pada angka 6,73 persen dari 414 ribu jiwa penduduk Aceh Besar. Namun pada tahun 2022 angka kemiskinan secara umum di Aceh Besar turun menjadi 13,38 persen dan angka kemiskinan ekstrem juga turun sekitar 2,44 persen. “Data antara tahun 2021 sampai dengan 2022 ada penurunan angka kemiskinan umum di Aceh Besar menjadi 0,67 persen,” kata Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati,S.Pd.
Rahmawati,S.Pd juga menyampaikan dalam kaitan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang lebih masif terkait penurunan kemiskinan, pada tahun 2023 Aceh Besar telah menyusun RPKD atau Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk rentang waktu selama 3 (tiga) tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. “Dengan adanya RPKD yang terkait dengan data ril serta mapping lapangan, akan didapat langkah-langkah yang lebih taktis dan terukur untuk memgatasi atau menanggulagi kemiskinan di Aceh Besar,” ujarnya. Keberhasilan Pemkab Aceh Besar menurunkan angka kemiskinan merupakan buah dari upaya keras dan kontinyu semua stake holder dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang mendapat didukung penuh oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto,S.STP,MM. “Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dengan tujuan utama mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Ditambahkan, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tersebut menyangkut dengan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, dan penghapusan ekonomi ekstrem. RPKD 2023-2026 itu diantaranya menyangkut arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya. Ada tiga strategi yang akan dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar dalam upaya mengurangi kemiskinan pada tahun 2023 ini, strategi pertama yang akan dilakukan adalah mengurangi beban masyarakat, seperti pemberian PKH, dan pemberian bantuan langsung tunai. “Artinya, pemerintah terus berupaya menghadirkan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti melaksanakan pasar murah yang tak lain adalah untuk menjaga lonjakan harga dan mengendalikan laju inflasi daerah,” katanya. Strategi kedua yang dilakukan adalah upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti pelatihan, pemberian bibit, peningkatan kapasitas, peningkatan UMKM dan bantuan website. “Dengan menghadirkan program pengembangan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi dan komoditas yang dimiliki setiap kawasan, agar warga mampu meningkatkan produksi yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat,” terang Rahmawati. Sedangkan strategi ketiga yang akan dilakukan adalah, dengan meningkatkatkan insfrastruktur yang mendukung menangani kemiskinan, seperti irigasi, jalan usaha tani dan hal lainnya. “Di sini pemerintah selain membangun insfratruktur juga terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan para pelaku usaha, guna membuka lapangan kerja baru dan ini juga bagian mengurangi kemiskinan karena angkatan kerja bertambah,” katanya.
Masih dalam kaitan menurunkan kemiskinan, Kepala Bappeda Aceh Besar itu juga meminta para perangkat gampong atau desa dapat memanfaatkan semaksimal mungkin Dana Desa kepada sektor-sektor produktif, dan program-program pemberdayaan, sehingga upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan dapat terwujud. “Dalam hal ini dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat itu harus dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kantong-kantong kemiskinan ekstrem berada di gampong-gampong. Dan ini secara langsung dapat jumlah penduduk miskin,” tandas Rahmawati.
Begitupun, Kepala Bappeda Aceh Besar itu juga berharap kepada masyarakat Aceh Besar untuk terus berkontribusi menurunkan kemiskinan, dan tidak hanya bertumpu pada pemerintah. “Jika kita hanya berharap pada pemerintah dibarengi sikap hanya diam menunggu pemberian dari Pemerintah, perubahan ke arah yang lebih baik tak terjadi. Ingat, kalau bukan kita yang mengubah nasib ke arah yang lebih baik, orang lain tidak akan pernah mengubahnya,” pungkas Rahmawati. (Mariadi/*)