Bappeda Kabupaten Aceh Besar Perencanaan
Kota Jantho (Senin, 13/03/2023) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 resmi dibuka oleh Pejabat Bupati Aceh Besar dengan mengusung Tema “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Penegakan Syariat Islam”. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Serba Guna SPNF SKB Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar yang dihadiri oleh Sekda, Unsur DPRA/DPRK, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Unsur Forkopimda, Perwakilan Bappeda Aceh, Para Kabag. Setdakab, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, Para Stakeholder, Akademisi, LSM, Unsur Bappeda Aceh Besar sebagai penyelenggara, serta Para Camat di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto,S.STP,MM melalui pidato pembukaannya menyampaikan perencanaan pembangunan harus bersifat partisipatif dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak di lingkup Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya “pembangunan yang optimal tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan saja, tetapi juga harus di didukung oleh berbagai sumberdaya baik dari BUMN, BUMD, Stakeholder maupun berbagai lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar”. Muhammad Iswanto juga menekankan agar prioritas pembangunan harus mampu meningkatkan perekonomian dan kesehatan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan tanpa mengabaikan dukungan untuk penyelenggaraan PON XXI dan pemilihan umum serentak pada tahun 2024.
Pada kesempatan ini Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Besar Rahmawati,S.Pd dalam laporannya menjelaskan perencanaan pembangunan tahun 2024 mendatang akan memprioritaskan sejumlah isu strategis daerah yang diantaranya meliputi penegakan syariat islam dan reformasi birokrasi; pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan dan investasi; penanganan inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim; serta dukungan terhadap Pemilu dan PON XXI.
Selain itu, Kepala DPRK Aceh Besar Iskandar Ali,S.Pd,M.Si menyambut baik kualitas perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat meskipun kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. Iskandar Ali menyatakan setiap ASN harus independen dalam menyelenggarakan pemerintahan dan tidak terikat politik praktis pada tahun 2024 mendatang. “Tahun depan adalah tahun politik, jadi siapa pun pemimpinnya maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai arah kebijakan yang telah direncanakan” ujarnya.
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Aceh Reza Ferdian,S.STP,MM dan Akademisi Universitas Syiah Kuala Dr.Muhammad Abrar,SE,M.Si yang memberikan materi terkait perencanaan strategis pembangunan Aceh Besar ke depannya. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini telah berhasil meningkatkan Indeks Pembagunan Manusia (IPM) yang signifikan meskipun kemiskinan masih tetap tinggi akibat lapangan kerja yang terbatas. Ketersediaan sumberdaya manusia yang dimiliki Aceh Besar sudah sangat baik dan hanya perlu dukungan pada pemberdayaan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat agar berdaya saing. Masyarakat yang berdaya saing diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas maka perencanaan pembangunan Aceh Besar harus dilaksanakan dengan inspiratif dan inovatif melalui prioritas anggaran yang mendukung indikator pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menangani masalah kesehatan dan kemiskinan, serta pembangunan manusia dengan nilai-nilai syariat islam.
