Bappeda Kabupaten Aceh Besar Perencanaan
Kota Jantho (Kamis, 05/01/2023) – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan pertemuan awal dalam rangka penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 di tingkat kecamatan. Kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi awal yang diikuti oleh seluruh camat dan pendamping desa untuk membahas mekanisme pengusulan kegiatan pembangunan yang di mulai dari tingkat desa. Acara ini dilaksanakan di Aula Bappeda Aceh Besar Kota Jantho yang dihadiri oleh Bupati Aceh Besar, Sekretaris Daerah, Para Asisten Setdakab., Unsur Bappeda, Para Camat, dan perangkat daerah terkait lainnya.
Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto,S.STP,MM dalam pidato pembukaannya menjelaskan perencanaan pembangunan tahun 2024 harus didasari oleh strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk efisiensi penggunaan anggaran belanja agar penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan prioritas daerah. Beliau mengharapkan agar kepala perangkat daerah termasuk seluruh camat di lingkup Kabupaten Aceh Besar harus bersinergi memikirkan perencanaan yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun 2024 mendatang.
Pada kesempatan ini Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati,S.Pd juga memaparkan tahapan-tahapan perencanaan yang akan dilakukan pemerintah untuk penyusunan RKPD Tahun 2024, termasuk mekanisme pengusulan program/kegiatan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). “Kami mengharapkan seluruh kecamatan agar berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi masyarakat untuk musrenbang di tingkat kecamatan” ujarnya.
Selanjutnya, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Tenaga Ahli Bappeda Provinsi Aceh Emi Riza yang menyampaikan mengenai perubahaan aplikasi SIPD lama menuju penggunaan aplikasi SIPD-RI yang telah disempurnakan untuk berbagai kebutuhan daerah. SIPD-RI tersebut merupakan generasi terbaru yang telah bertransformasi menjadi aplikasi umum yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian/lembaga yang memuat informasi umum daerah, perencanaan dan penganggaran, serta evaluasi pembangunan daerah.
