Tag Archives: Dokumen

Kepala BappedaKab. Aceh BesarRahmawati, S.Pd “Anggaran pembangunan harus sesuai dengan yang diprioritaskan dalam musyawarah pembangunan, dan tidak ada lagi mekanisme bagi-bagi anggaran sesuai tupoksi OPD yang mengurangi efisiensi fiskal daerah“ Kota Jantho (Kamis, 09/03/2023) – Untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024, Pemerintah menyelenggarakan Forum Gabungan Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah yang bertujuan …

Aceh Besar (Selasa, 21/02/2023) – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka menyempurnakan usulan prioritas pembangunan untuk penyusunan rencana kerja pada tahun 2024 mendatang menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Aula Kantor Kecamatan Lhoong yang terletak disisi barat wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Aceh Besar, Unsur DPRD, Sekretaris Daerah dan Para Asisten, Unsur Bappeda, Kepala …

Manual Book Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) memuat tatacara penggunaan aplikasi SIPD-RI sesuai dengan kewenangan tugas Pemerintahan Daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Kota Jantho (Selasa, 06/12/2022) – Bappeda Aceh Besar melaksanakan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Besar yang berlokasi di Aula Bappeda Kota Jantho. Pertemuan ini berkonsep diskusi simposium dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen rencana penanggulangan Kemiskinan Aceh Besar. Acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Staf Ahli Bupati beserta Kepala Perangkat Daerah terkait penanggulangan …

I. LATAR BELAKANG Pelimpahan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang kemudian diikuti oleh penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang yang berlaku, menjadi suatu keniscayaan dikarenakan salah satu konsekuensi dari pelimpahan kewenangan adalah bahwa daerah diharapkan mampu membiayai kegiatan administrasi pemerintahan dan …

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 merupakan perubahan dokumen perencanaan tahun ke 5 (lima) dari periode RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022. Pendekatan perubahan rencana kerja tersebut didasari oleh penyesuaian penganggaran berbasis money follows program berbasis kinerja. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan …

Banda Aceh (Senin, 29/08/2022) – Pemerintah Aceh melalui Bappeda dalam rangka peninjauan (review) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (RKPD-P) Tahun 2022 melakukan fasilitasi terhadap rencana perubahan penyelenggaraan pembangunan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh. Acara ini di buka oleh Kepala Bappeda Aceh H.T.Ahmad Dadek,SH,MH yang dilaksanakan di Hotel Kyriad Muraya dengan menghadirkan seluruh instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota yang …

RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Aceh Besar Periode Tahun 2023-2026. Berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta arahan operasionalnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, …

Kepala BappedaAceh BesarRahmawati, S.Pd“Pagu anggaran yang telah diberikan kepada Perangkat Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan melalui target-target indikator pembangunan daerah“ Kota Jantho (Rabu, 29/06/2022) – Bappeda Aceh Besar segera menyelesaikan dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 hasil dari evaluasi dan review yang telah dilakukan oleh Gubernur Aceh melalui Bappeda Provinsi Aceh. Oleh karena itu, untuk penyempurnaan dan …

Kota Jantho (Senin, 20/06/2022) – Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) terhadap Kabupaten Aceh Besar dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai penerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022. Kegiatan ini berlokasi di Aula Kantor Bupati Aceh Besar Kota Jantho yang dihadiri oleh unsur Kementerian PPPA, dan Sekretaris Daerah Kabupaten …