Wednesday 28th June 2017

Aceh Besar Gelar Musrenbang RKPD 2016

musrenbang-2015

KOTA JANTH0 – Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah, S.Sos, yang diwakili Sekdakab Aceh Besar, Drs. H. Jailani Ahmad, MM, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 di Gedung DPRK Aceh Besar, Selasa 31 Maret 2015.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kabid Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Aceh Ir Alamsyah, pimpinan dan anggota DPRK, anggota DPRA Dapil I Hj Darwati A Gani, para staf Ahli Bupati dan para Asisten Setdakab, Kepala SKPD, camat, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kepala Bappeda Aceh Besar, Drs. Surya Rayendra, menjelaskan, Musrenbang tersebut merupakan puncak dari rangkaian Musrenbang yang dilaksanakan pada setiap gampong dan setiap kecamatan pada 24 Februari hingga 12 Maret 2015. Setelah proses Musrenbang Kecamatan, maka dilanjutkan dengan pra Musrenbang kabupaten atau Forum Gabungan SKPD yang dilaksanakan 18-19 Maret 2015 di Bappeda Aceh Besar.

“Pada Pra Musrenbang dilakukan sinkronisasi antara usulan kecamatan dengan renja SKPD sehingga usulan-usulan yang mungkin dan prioritas akan dimasukkan dalam renja SKPD yang terkait untuk tahun 2016 dan menjadi bagi dari RKPD 2016 Kabupaten Aceh Besar,” jelasnya.

Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman SE menyatakan, melalui kegiatan tersebut hendaknya semua pihak dapat  memberikan kontribusi untuk memberikan ide-ide konstruktif dengan berdiskusi bersama, sehingga menghasilkan suatu konsep atau gagasan yang berkualitas dalam pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan.

Di sisi lain, Musrenbang harus bisa menghapus keraguan dan sikap pesimis masyarakat yang kritis terhadap pelaksanaan konkret dari Musrenbang yang sudah sering dilaksanakan selama ini. Oleh karenanya, melalui Musrenbang dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi dan berpikir secara cermat dan bijak agar bisa menghasilkan gagasan dan konsep yang berkualitas demi membangun Aceh Besar dan masyarakat Aceh Besar menuju masyarakat yang mandiri.

Sekdakab Aceh Besar Drs Jailani Ahmad MM mengungkapkan, pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu merupakan forum antarpelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pembangunan daerah, katanya, bukan hanya tanggung jawab Pemda saja. Tapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak, baik dari masyarakat, pihak swasta, bahkan juga pemerintah provinsi dan pusat. Untuk itu, pembangunan daerah perlu didukung dari berbagai pihak agar pencapaiannya dapat sesuai rencana atau bahkan lebih baik lagi.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah SSOs dan Wabup Drs H Syamsulrizal MKes, kabupaten tersebut terus bersinergi bersama-sama DPRK Aceh Besar untuk bersama-sama membangun masyarakat. Berbagai program daerah telah dicetuskan dan dilaksanakan secara baik, seperti Program Beut Al-Quran Ba’da Magrib (BABM). Program lain yang juga strategis adalah dengan ditetapkannya sekolah unggul mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Kita telah menetapkan 23 SD Unggul di 23 kecamatan, 6 SMP unggul dan 3 SMA Unggul, serta SMA Unggul Ali Hasjmy di Kecamatan Indrapuri,” kata.

Penetapan sekolah unggul tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang sekolah. Ke depan, pihaknya tetap berharap agar anak-anak Aceh Besar lulusan SMA juga mampu terus bersaing dengan siswa-siswa daerah lain dalam  meraih peluang melanjutkan pendidikan dan kesempatan berusaha.

Di sektor pertanian, Pemkab Aceh Besar juga bertekad untuk mandiri pangan pada tahun 2017. Program itu sejalan dengan misi Pemkab Aceh Besar dalam membangun sektor pertanian. Demikian juga dengan program pembangunan gampong melalui alokasi dana gampong yang semakin besar, perlu disinergikan dari berbagai sektor, sehingga pembangunan masyarakat dari pinggiran dapat cepat terwujud dan menekan angka kemiskinan Aceh Besar yang saat ini berada pada 16,8% untuk diturunkan mendekati angka kemiskinan  nasional yaitu sekitar 10%.

“Alhamdulillah, meskipun masih dalam porsi yang kecil, sudah dua tahun kita menerapkan Pola Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) yang pro rakyat dan sangat bermanfaat serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya,” katanya. [] (mal)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply